Pemimpin Redaksi al Quds al Arabi: Ini Tanda-tanda Kiamat
[ 10/11/2007 - 02:16 ]
Infopalestina: ”Ini adalah tanda-tanda kiamat,” ungkap Abdul Bari Athwan, pemimpin redaksi harian berbahasa Arab yang terbit di London ”al Quds al Arabi”, menanggapi proposal terbaru yang diajukan utusan Abbas di PBB. Tanpa melakukan musyawarah dengan kelompok negara Arab dan dunia Islam di PBB, utusan Otoritas Palestina di PBB Riyadh Manshur membuat proposal resolusi untuk diajukan ke Majlis Umum PBB di New York, isinya mengecam gerakan Hamas sebagai “milisi Palestina ilegal” yang menguasai institusi pemerintah Palestina di Jalur Gaza.
Sudah barang tentu, proposal yang hanya dimusyawarahkan antara utusan Palestina dan negara-negara Eropa ini menyulut perdebatan luas dan kemarahan kelompok Arab karena dianggap telah mengabaikan keberadaan mereka di PBB. Kecaman juga datang dari pemerintah Haniyah, Hamas dan gerakan-gerakan perlawanan lainnya.
Utusan negara-negara Arab menolak resolusi semacam ini karena bisa mengarah kepada kecaman PBB terhadap Gerakan Perlawanan Islam Hamas dan mengggap ”teroris” kelompok yang menguasai mayoritas kursi parlemen Palestina, setelah memenangi pemilu legislatif yang disaksikan dunia bejalan secara demokratis dan bersih.
Utusan Mesir di PBB Majed Abdul Fatah mengatakan, penyebutan gerakan Hamas seperti ini membuka pintu bagi PBB untuk mencap pihak tertentu sebagai ”teroris”.
Sedang utusan Libia menjelaskan bahwa negaranya tidak bisa menyetujui proposal resolusi yang akan membuat preseden buruk yang membahayakan. Utusan Sudan Abdul Mahmud Abdul Halim megatakan, pihaknya mengusulkan dilakukan voting menentang proposal ini apabila tidak dilakukan revisi.
Melihat berbahayanya resolusi ini, televisi aljazeera menjadikan tema ini dalam laporan khusus ”apa di balik berita”. Dalam laporan ini Pemimpin Redaksi Harian ”al Quds al Arabi” Abdul bari Athwan – dari London – berkoementar dengan mengatakan, ”Utusan Palestina di PBB yang mengajukan proposal memalukan ini tidak mewakili Palestina. Saya tidak yakin bahwa ketua utusan ini loyal kepada Palestina yang berafiliasi kepadanya sepuluh juta warga Palestina. Saya yakin proposal ini diajukan oleh utusan Zionis Israel di PBB dan bukan dari orang yang disebut ‘utusan Palestina’.”
Menurutnya, dengan proposal ini berarti semua gerakan perlawanan adalah teroris. Artinya seluruh rakyat Palestina adalah bangsa teroris. Poin lain, imbuhnya, “Bahwa orang yang menyatakan dirinya utusan Palestina, yaitu orang yang menentang proposal Arab yang menyatakan Jalur Gaza sebagai daerah sehingga perlu mendapatkan bantuan internasional, inilah orang yang melakukan konspirasi untuk membuat lapar satu setengah juta warga Palestina. Apakah orang seperti ini mewakili Palestina? Apakah dia mewakili bangsa yang telah mempersembahkan ribuan pahlawan (syuhada) untuk menolong hak rakyatnya?”
Dia menjelaskan, ”Saya heran bagaimana di mengajukan dirinya memimpin orang Arab? Sejak dulu kita sudah terbiasa bahwa utusan Arab, khususnya yang menandatangani perjanjian dengan Zionis Israel, untuk mengajukan proposal resolusi yang moderat, agar utusan Palestina berargumen dan meminta dukungan. Namun hal itu kini terbalik. Ini adalah tanda-tanda kiamat.”
Athwan mengatakan, perilaku seperti ini tidak saja menyulut ketegangan antara Hamas dan otoritas Palestina. Namun juga menyulut ketegangan dengan seluruh rakyat Palestina ketika mereka mendengar bahwa utusan mereka di PBB mengecam serangan roket ke Israel dan menganggap gerakan-gerakan perlawanan sebagai ilegal, keluar dari hukum.
Athwan mengisyaratkan bahwa Presiden Mahmud Abbas dan orang-orang di sekitarnya telah menempatkan telurnya di keranjang Zionis Israel, Amerika dan Eropa. Meskipun mereka tidak peduli sama sekali dengan rakyat Palestina. Tidak peduli pada perasaan mereka, prinsip-prinsipnya dan bahkan kepada Arab secara keseluruhan. Mereka berkumpul dengan Rice dan berunding dengan Amerika.”
Dia menambahkan, ”Abbas telah bertemu 7 kali dengan Olmert dan mereka sama sekali tidak mengajukan dokumen apa-apa. Tanpa ada kesepakatan saja mengecam roket-roket dan perlawanan Palestina. Lantas bagiamana kalau telah sepakat?!”
Menurutnya, pemerintah Ramallah memang tidak menginginkan ingin Hamas, Jalur Gaza dan tidak pula kembalinya pemerintahan persatuan nasional Palestina. Mereka punya keputusan untuk terbebas dari Hamas, Jalur Gaza, semua kotoran dan blokade internasional. Mereka mengatakan kami telah menjadi sahabat Amerika dan Israel. Sehingga Condoleezza Rice lebih banyak berkunjung ke Ramallah dari pada ke rumahnya sendiri. Amerika tidak ingin reformasi terjadi dalam tubuh PLO.”
Athwan menyerukan pemerintah Ramallah untuk memalingkan diri dari Israel dan Amerika, kembali ke pangkuan Arab lagi. Namun mereka tidak ingin hal itu. ”Mereka tidak menginginkan kesepakatan Makkah. Karena mereka menginginkan Amerika dan Zionis Israel. Buktinya mereka hanya bermusyawarah dengan orang-orang Eropa dan tidak bermusyawarah dengan Arab. Demi Allah, ini adalah tanda-tanda kiamat,” tegas Athwan.
Konspirasi dan Kejahatan Moral
Sementara itu Hamas menyebutkan bahwa utusan Abbas di PBB telah berkali-kali memanfaatkan jabatannya untuk melakukan konspirasi terhadap rakyat Palestina. Dalam pernyataan yang diterima koresponden infopalestina, Hamas di Tepi Barat telah mengingatkan Presiden Mahmud Abbas atas prilaku utusan Palestina yang tidak mencerminkan nasionalismenya. Terlebih setelah utusan Abbas menentang resolusi yang diajukan Qatar dan Indonesia.
Menurut Hamas, lebih tepat bila Riyadh Mansur itu sebagai utusan “Israel” bukan dari Palestina. Sebab selama ini ia dianggap telah melakukan diplomai busuk. Hamas mengingatkan, siapapun yang ingin melakukan konspirasi terhadap rakyat Palestina akan menemukan kehancuran. Sebab Palestina akan tetap kuat karena bangsa Arab dan negara-negara Islam akan mendukung mereka.
Sementara dari Damaskus, Kantor Penerangan Hamas menyebut apa yang dilakukan utusan Palestina di PBB tidak lain atas perintah tuannya, Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pernyataan yang yang diterima koresponden infopalestina, Kamis (08/11), Hamas menyebut tindakan Abbas dan utusannya ini sebagai “kejahatan moral dan kemanusiaan yang belum terjadi sebelumnya terhadap hak anak bangsa Palestina.”
Sikap kepresidenan dan orang-orangnya ini masih saja menunjukan dengan sangat jelas bahwa menurut mereka berada di bawah pangkuan kehendak Amerika dan bersekongkol dengan Israel adalah cara dalam menghadapi gerakan Hamas.
Hamas mengingatkan bahwa proposal yang diajukan ke Majlis Umum PBB setelah dilakukan musyawarah dengan wakil negara-negara Eropa tanpa melibatkan terlebih dahulu dengan kelompok Arab, merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekaligus upaya untuk melangkahi negara-negara Arab dan Islam serta upaya untuk menjatuhkan diri dalam pangkuan kekuatan imperlialis internasional.
Menurut Hamas, ini bukan kali pertama penyimpangan yang dilakukan utusan Abbas di PBB. Sebelumnya, bersama Israel dan Amerika, mereka menentang resolusi yang diajukan Qatar dan Indonesia yang menuntut pembebasan embargo atas Jalur Gaza. Penentangan ini tidak datang dari utusan Amerika atau Israel, justru datang dari utusan Palestina sebagai ungkapan dalam upaya untuk terus membuat lapar dan menghinakan rakyat Palestina di Jalur Gaza.
Hamas menganggap sikap ini menunjukan sejauh mana kemerosotan yang dialami utusan Abbas tersebut, sehingga berani melanggar semua etika, tradisi politik, moral dan sosial. Untuk itu, Hamas meminta utusan Palestina di PBB ini dicopot dan diadili karena telah melakukan konspirasi yang membahayakan kepentingan rakyat Palestina.
Pengkhianatan
Hal senada ditegaskan pemerintah Haniyah di Gaza. Pihaknya meminta Presiden Mahmud Abbas untuk mencopot utusan Palestina di PBB teresebut. Hal ini dinyatakan Direktur Kantor PM Ismail Haniyah di Gaza, Dr. Muhammad Madhun Manshur dalam pernyataan pers yang diterima koresponden Infopalestina, Kamis (08/11). Madhun mengatakan, “Presiden harus mencopot dan mengisolir orang-orang seperti mereka. Karena sama sekali tidak memberikan apa-apa buat bangsanya. Bahkan membantu penjajah dan melaksanakan agendanya. Tidak ada penafsiran lain atas apa yang mereka lakukan itu.”
Dia menambahkan, “Bangsa Palestina belum melupakan tindakan hitam dan rencana bahaya yang mereka lakukan. Ketika mereka membeo di belakang utusan penjajah (Israel dan Amerika) dalam menolak proposal resolusi yang diajukan negara Qatar dan Indonesia kepada PBB yang menganggap Jalur Gaza sebagai daerah bencara dan harus diberikan bantuan secepatnya, sekaligus pembukaan gerbang perlintasan Rafah dan pembukaan gerbang-gerbang lain yang ditutup.”
Madhum menganggap langkah-langkah berbahaya seperti ini mirip seperti kerja makelar dan sekaligus pengkhianatan sejarah terhadap bangsa Palestina. Sejarah tidak akan menghapus lembaran hitam semacam ini dari sejarah mereka. Karena mereka tidak saja mengabaikan bangsanya sendiri namun juga mengabaikan kelompok negara Arab di PBB, yang menentang proposal ini karena dianggap memperdalam perselisihan internal Palestina dan menjadi preseden berbahaya bagi masa depan persoalan Palestina.”
Menurutnya, yang dibutuhkan bangsa Palestina adalah tokoh-tokoh nasional yang berupaya berkhidmat untuk bangsanya dan tidak terkait dengan agenda luar, tidak juga agenda penjajah.
Pemerintah Haniyah meminta negara-negara Arab dan Islam menolak tegas proposal semacam ini. “Karena berdampak pada masa depan hubungan internal Palestina dan merupakan tikaman yang mematikan bagi persoalan Palestina. Bahkan pengkhianatan terbesar bagi para syuhada, korban luka, para tahanan, darah mendiang Presiden Yaser Arafat dan para pemimpin faksi Palestina, serta pelecehan secara terang-terangan terhadap semua orang Palestina di seluruh dunia.”
Kelaliman Luar Biasa
Gerakan Jihad Islam Palestina menyebut upaya utusan Abbas di PBB itu sebagai kelaliman luar biasa terhadap konsensus nasional serta melangkahi prinsip-prinsip dan legalitas Palestina. Dalam pernyataan yang diterima koresponden Infopalestina, Kamis (08/11), Jihad Islam mengatakan, “Kami heran sekaligus mengecam keras atas sikap utusan Palestina di PBB dan upayanya menelorkan resolusi yang menganggap gerakan perlawanan Islam Hamas sebagai gerakan teroris. Ini merupakan kelaliman luar biasa dalam hubungan nasional Palestina sekaligus selaras dengan propaganda dan provokasi Zionis Israel terhadap bangsa Palestina dan perlawanannya.”
Jihad Islam menegaskan, tindakan dan langkah ini merupakan pelanggaran sekaligus berlawanan dengan kaedah-kaedah, prinsip-prinsip, pokok-pokok dan tradisi kerja nasional. Bahkan lebih dari itu. Tindakan dan langkah ini merupakan sinergi dengan keinginan pihak musuh dan upaya-upayanya untuk menghancurkan persatuan bangsa Palestina sekaligus mengisolasi dan meelemahkan kekuatan, legalitas perlawanan dan hak-haknya.
Pihaknya menyerukan Presiden Abbas agar menarik utusan Palestina di PBB dan mengisolasinya kemudian dilakukan penyelidikan atas tindakannya itu, menghukum orang yang mendorongnya melakukan hal tersebut. Pihaknya mendukung sikap kelompok Arab yang menolak proposal tersebut dan mencegah pengajuannya ke negara-negara anggota di lembaga internasional tersebut.
Menurut Jihad Islam sikap kelompok Abbas semacam ini akan melampangkan tekanan terhadap bangsa Palestina dan perang terhadanya, sekaligus memberi justifikasi bagi kejahatan-kejahatan Israel terhadap bangsa Palestina. Pihaknya menegaskan, solusi perselisihan internal Palestina tidak akan bisa dilakukan dengan menjatuhkan pihak lain dengan meminta bantuan pihak musuh. Namun hanya bisa dilakukan dengan dialog yang konstruktif lagi terfokus. (seto)
