XiaoYanZi
IndoForum Beginner A
- No. Urut
- 144616
- Sejak
- 14 Jul 2011
- Pesan
- 1.118
- Nilai reaksi
- 38
- Poin
- 48
BONN, KOMPAS.com —Pemerintah kota Bonn, bekas ibu kota Jerman Barat, akhirnya menemukan cara untuk menarik pajak pendapatan dari PSK jalanan. Temuan itu berupa sebuah meteran parkir yang mencetak tiket bagi para PSK jalanan. Harga sebuah tiket untuk operasi semalam adalah 6 euro (atau Rp 73.000).
Di Jerman, PSK membayar pajak pendapatan untuk setiap transaksi seks mereka, yang besarnya bervariasi di setiap wilayah. Namun, sejumlah pemerintah kota kesulitan untuk menegakkan aturan pajak itu terhadap para PSK yang beroperasi di jalanan.
Temuan tersebut dinilai sebagai sebuah terobosan. "Kami berharap bisa mendapatkan sekitar 200.000 euro (setara Rp 2,4 miliar) per tahun dari meteran itu," kata perwakilan pemerintah, Isabelle Klotz, kepada AFP.
Meteran tersebut diresmikan akhir pekan lalu di sebuah kawasan industri, dekat pusat kota, yang biasa digunakan para PSK untuk menjaring klien mereka. Para PSK harus membayar 6 euro per malam ketika mereka mau beroperasi, tidak peduli mereka mendapat pelanggan atau tidak.
Menurut Klotz, pada hari pertama penerapan meteran itu, Senin lalu, sebanyak 264 euro (Rp 3,2 juta) berhasil dikumpulkan. Di seluruh Bonn ada sekitar 200 PSK yang diyakini sesekali turun ke jalan-jalan kota itu, tetapi semalam rata-rata hanya 20 PSK yang berkeliaran.
Jika seorang PSK ketahuan tidak membeli tiket, yang berlaku dari pukul 20.00 hingga pukul 06.00, maka mereka untuk kali pertama akan diperingatkan dan kemudian didenda. "Inspektur akan memonitor. Tidak setiap malam, tetapi akan sering," kata Klotz.
Selebaran dalam bahasa Jerman dan bahasa lainnya telah diedarkan untuk menginformasikan aturan baru itu kepada para PSK.
"Kota-kota lain juga memajaki para pelacur, tetapi kami adalah yang pertama yang punya meteran ini," kata Klotz. "Perempuan yang bekerja di rumah bordil juga membayar pajak. Namun, sampai sekarang sulit untuk memperoleh pajak dari PSK di jalanan. Berkat metode baru ini, kami akan mampu memajaki mereka sehingga adil bagi yang lain," katanya.
Namun, Juanita Rosina Henning, aktivis dari kelompok pendukung PSK Dona Carmen, menyerukan penghapusan meteran itu. Ia mengatakan, para PSK itu telah membayar pajak atas penghasilan mereka. "Ini tidak ada hubungannya dengan kesetaraan fiskal," katanya.
